Kecamatan Sawan Lakukan Pemantauan dan Koordinasi Penanganan Warga dengan Gangguan Kejiwaan
Hari ini Senin, 7 September 2026 Plt. Kasi Trantib dan Pol PP Kecamatan Sawan, I Gede Mudiarsa, S.Sos., bersama staf melaksanakan pemantauan dan koordinasi terkait penanganan seorang warga yang diduga mengalami gangguan kejiwaan (ODGJ) di Banjar Dinas Tegal, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
Dalam pemantauan tersebut, diketahui warga yang bersangkutan telah dibawa ke Rumah Sakit Umum pada pukul 21.00 WITA oleh pihak Desa Sangsit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Setibanya di rumah sakit, yang bersangkutan ditunggu dan didampingi oleh pihak keluarga.
Sebelumnya, yang bersangkutan diketahui sempat melakukan tindakan kekerasan terhadap ibu kandungnya yang mengakibatkan luka pada bagian kepala. Korban telah mendapatkan penanganan medis di RS Pratama Giri Emas. Selain itu, yang bersangkutan juga diketahui beberapa kali mengalami kondisi emosional yang tidak terkendali sehingga menimbulkan keresahan di lingkungan tempat tinggal.
Berdasarkan informasi keluarga, yang bersangkutan selama ini rutin menjalani pengobatan di bagian Poli Kejiwaan RS Bali Med Singaraja dan masih mengonsumsi obat yang diberikan oleh dokter.
Dalam upaya memastikan penanganan berjalan dengan baik, I Gede Mudiarsa, S.Sos., bersama staf juga melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Pihak kecamatan telah menyampaikan nomor WhatsApp keluarga serta kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk mendukung proses penanganan dan pelayanan selanjutnya.
Pihak keluarga turut memberikan pendampingan dalam proses penanganan. Koordinasi lintas pihak ini dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap keselamatan warga yang bersangkutan, keluarga, serta lingkungan sekitar.
Kecamatan Sawan mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan mengedepankan pendekatan yang humanis dalam menghadapi kondisi serupa. Penanganan warga dengan gangguan kejiwaan perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan keluarga, pemerintah desa, kecamatan, Dinas Sosial, serta fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
